kedai.my.id/, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital. Hal itu ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu KHBS yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik, Selasa (30/12/2025).
Leonard menegaskan, Program KHBS dirancang sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pelayanan inklusif, terintegrasi, dan akuntabel. Menurutnya, pendekatan digital menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan mudah dipantau.
“Program ini mengusung nilai filosofi Huma Betang, yakni kebersamaan, keadilan, dan gotong royong, yang diwujudkan melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi,” ujar Leonard dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pemanfaatan Aplikasi KHBS sebagai sistem pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat yang terintegrasi antarperangkat daerah. Kedua, penggunaan Kartu KHBS sebagai identitas resmi penerima manfaat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Ketiga, dukungan perangkat teknologi berupa RFID Reader atau Electronic Data Capture (EDC) untuk memastikan validasi data di lapangan.
Leonard juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar berperan aktif mendukung implementasi sistem tersebut, guna menjamin pelaksanaan program berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa sosialisasi juga menekankan kesiapan infrastruktur digital, termasuk sistem rumah pintar dan perangkat pendukung lainnya yang terhubung dengan Program KHBS.
Rangga mengungkapkan, pendataan penerima manfaat dilakukan melalui dua skema, yakni top down dan bottom up. Data top down bersumber dari OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, sementara data bottom up dikumpulkan langsung dari lapangan oleh perangkat daerah terkait.
“Selama ini format data antar-OPD berbeda-beda. Karena itu, Diskominfosantik menyiapkan template data yang seragam agar sistem terintegrasi,” jelas Rangga.
Ia menambahkan, target pengumpulan data penerima manfaat Program KHBS mencapai sekitar 133 ribu data dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026. Dalam proses distribusi kartu, pemerintah akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Selain itu, sistem KHBS dilengkapi fitur verifikasi langsung di lokasi dan geotagging untuk memastikan ketepatan penerima bantuan berdasarkan koordinat rumah.
Rangga berharap seluruh OPD aktif memberikan masukan selama proses berjalan agar sistem pendataan dan verifikasi dapat terus disempurnakan, sehingga Program KHBS benar-benar berdampak bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Editor: Andrian