Ketum Badko HMI Kalteng: Ini Kemunduran Demokrasi dan Pengkhianatan Cita-cita Reformasi
kedai.my.id/, PALANGKA RAYA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Tengah, Restu Ronggo Wicaksono, SH, menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia serta bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
Menurut Restu, Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik politik Orde Baru yang sentralistik, elitis, dan minim partisipasi rakyat. Reformasi, kata dia, mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan dikembalikan kepada segelintir elite politik di parlemen daerah.
“Reformasi mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan dikembalikan kepada segelintir elite politik di parlemen daerah,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).
Restu mengingatkan bahwa sebelum diberlakukannya Pilkada langsung pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kerap melahirkan praktik transaksional dan konflik kepentingan. Sejarah, menurutnya, mencatat bahwa sistem tersebut sarat dengan politik uang, intervensi kekuasaan pusat, serta jauh dari aspirasi rakyat.
“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada masa lalu tidak mencerminkan kehendak publik, melainkan kepentingan elite politik,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa Pilkada langsung memiliki tantangan, seperti tingginya biaya politik. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat.
“Solusinya adalah memperbaiki tata kelola pemilu, memperkuat pengawasan, dan mereformasi pendanaan politik, bukan justru menarik kembali hak konstitusional rakyat,” tambahnya.
Data Partisipasi Publik Jadi Pertimbangan
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung secara nasional relatif stabil dan menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Bagi HMI, partisipasi tersebut merupakan indikator penting kesehatan demokrasi di tingkat lokal.
“Demokrasi memang mahal, tetapi otoritarianisme jauh lebih mahal secara sosial dan politik,” kata Restu.
Kritik terhadap Narasi Efisiensi
Menanggapi alasan efisiensi anggaran yang kerap digunakan untuk mendukung wacana Pilkada melalui DPRD, Badko HMI Kalimantan Tengah menilai argumen tersebut terlalu simplistik. Efisiensi, menurutnya, tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi.
“Negara harus berani berinvestasi pada proses demokrasi yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.
Restu juga menyoroti dukungan sejumlah partai politik besar terhadap wacana tersebut. Ia menilai partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan justru mempersempit ruang partisipasi rakyat.
Seruan Menjaga Konsistensi Reformasi
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim perjuangan bangsa, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi. Badko HMI Kalimantan Tengah menyerukan kepada pemerintah, DPR RI, serta seluruh elite politik agar tidak tergoda pada jalan pintas kekuasaan.
“Jika demokrasi terus dikerdilkan atas nama stabilitas dan efisiensi, maka yang sedang kita bangun bukan negara demokratis, melainkan negara yang mundur secara peradaban politik dan mengkhianati cita-cita luhur Reformasi,” pungkas Restu.
Badko HMI Kalimantan Tengah menegaskan akan terus bersikap kritis serta siap mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil guna menjaga marwah Reformasi dan kedaulatan rakyat.
Editor: Andrian